Judicial Analysis of Banking Criminal Actions Related To Law Number 10 of 1998

  • Verdy Isdiyanto Faculty of Law, Univesty Airlangga Surabaya
  • Benny Rory Wijaya Faculty of Law, Univesty Airlangga Surabaya
  • Agus Hariyono Faculty of Law, Univesty Airlangga Surabaya
  • Haidir Rahman Faculty of Law, Univesty Airlangga Surabaya
Keywords: BankingCrime, Licensing, Bank Secrecy

Abstract

Banking has the main function as an intermediary, namely collecting funds from the public and channeling them effectively and efficiently to the real sectors to drive the development and stability of a country's economy, the bank bears a large reputation risk. Banks must always maintain the level of trust of customers or the public in order to save their funds in banks, and banks can channel these funds to drive the nation's economy. Banking criminal acts are basically acts against the law carried out, whether intentionally or unintentionally related to institutions, instruments and banking products, so that they cause religious and / or material mischief for the banks themselves or for customers or other third parties. Various kinds of laws and regulations have been issued by the government in the context of overcoming mistakes, negligence, and intentional actions of these insiders.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdulkadir Muhammad,(2010). Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Alvi Syahrin,(2011). Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Sofmedia, Jakarta.

Anwar Salim,(2001). Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung.

Edi Yunara,(2012). Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Huda,(2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II, Kencana, Jakarta.

I.P.M. Ranuhandoko. (2003). Terminologi Hukum Inggris - Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga.

Jonker,(2009). Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah, Alumni, Bandung.

Lukman Santoso,(2011). Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Mahrus Ali,(1988). Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.

Marulak,(1995). Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti,(2010). Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Sofmedia, Jakarta.

M. Hamdan,(2000). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno,(1993). Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana, Rinneke Cipta, Jakarta.

Mulyadi, Lilik. (2009). Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mujahidin, Ahmad. (2012). Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Ghalia Indonesia, Bogor.

Purwaning. M. Yanuar. (2007). Pengenmbalian Aset Hasil Korupsi, PT. Alumni, Bandung.

Rachmadi Usman,(2001). Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rihantoro Bayuaji. (2019). Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang, LaksBang Justitia, Jakarta.

Roeslan Saleh,(1982). Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sentosa,(2012). Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung.

Suhartoyo. (2019). Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Depok: Rajawali Pers.

Supardi. (2018). Perampasan Harta Hasil Korupsi “Prespektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan”, Prenadamedia Group, Jakarta.

S.R Sianturi,(1996). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta.

Teguh Pudjo Mulyono,(2006). Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, BPFE, Yogyakarta.

Law and Regulations
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Published
2020-09-30
How to Cite
Isdiyanto, V., Wijaya, B. R., Hariyono, A., & Rahman, H. (2020, September 30). Judicial Analysis of Banking Criminal Actions Related To Law Number 10 of 1998. YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 16(1), 74-86. Retrieved from http://yurisdiksi.org/index.php/yurisdiksi/article/view/96