The validity of the Decree of Members of the Regional House of Representatives (DPRD) as a Credit Guarantee for the Bank Jatim

  • Ita Primaria Lestari Faculty of Law, Narotama University Surabaya
  • Moh. Sale Faculty of Law, Narotama University, Surabaya
Keywords: Decree, Credit Guarantee, Bank

Abstract

Loans are one of the main functions of banks in their operations by asking for the surrender of collateral, problems arise if the decree of appointment of DPRD cannot be qualified as a collateral object. Then the bank must base Article 1b and 1c of the Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia N 23/69 / KEP / DIR on February 28, 1991, concerning Credit Provision Guarantees stated that the bank's trust in the debtor's ability to repay the loan in accordance with what was promised. Article 3 The decree stipulates that guarantees can be in the form of goods, projects or claim rights financed with credit, and other items, securities or risk guarantees added as additional collateral. 2) Legal Position of Appointment of DPRD Member Decree Credit agreement at Bank Jatim is a binding guarantee (only as an authentic document that must be fulfilled), which arises because of the underlying agreement.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akuba, Rusthamrin Haris. (2015). Presiden Buatan Manusia: Memenangkan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Pemasaran Politik. Deepublish, Yogyakarta.
Akbar, M. (2015). "Perlindungan Hukum Perjanjian Kredit dengan Guarantee Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Studi Bank Sumut Pusat).
Bahsan, M (2007). Hukum Guarantee dan Guarantee Kredit- Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Diantha, I. Made Pasek. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media, Jakarta.
Djumhana, Muhammad, (2000). Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Duke, George.(2019). Aristotle's Legal Theory: The Politics of Nomos. Cambridge University Press.
Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih, (2016). Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum. Prenadamedia Group, Jakarta.
H. Purwosusilo. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Prenada Media, Jakarta.
Haris, Syamsuddin.(2005). Pemilu langsung di tengah oligarki partai: proses nominasi dan seleksi calon legislatif Pemilu 2004. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hernoko, Agus Yudha.(2019). Hukum Perjanjian. Prenada Media, Jakarta.
Hasanah, Ulfia, Maryati Bachtiar, and Galuh Dwi Nugroho.(2015). Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit sebagai Objek Guarantee di Bank Riau. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. 2, no. 2, Oct.
Imamul A, Gina HW.(2007). Membuka Cakrawala Ekonomi. PT. Setia Purna Inves. Bandung.
Irham, Muhammad Aqil. (2016). Demokrasi Muka Dua. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
Jumroh, Kalimatul dan Ade Kosasih, (2019). Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003). CV. Zigie Utama, Bengkulu.
Maryani, Dedeh, and Ruth Roselin E. Nainggolan, (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish, Yogyakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, Jakarta.
Muktar, Bustari, (2016). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Prenada Media, Jakarta.
Mulyani, Sri. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Collateral) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3: 568-578.
Purnamasari, Irma Devita, (2011). Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Guarantee Perbankan, Kaifa, Bandung.
Rahmatullah, Indra. (2015). Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Guarantee dalam Perbankan. Deepublish, Yogyakarta.
Rooseno, SH, M. HUM. (2014). "Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011." Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014
Terok, Gregoryo.(2013). "Fungsi Guarantee dalam Pemberian Kredit." Lex Privatum 1, no. 5.
Sejati, Hono.(2018). Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
Supianto, Hukum Guarantee Fidusia, (2015). Prinsip Publisitas pada Guarantee Fidusia. Penerbit Garudhawaca, Jakarta.
Suyatno, Thomas, (1988). Dasar-dasar perkreditan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sageri, Alaila, and I. Ketut Patra.(2016). Pengaruh Laporan Keuangan Perusahaan Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 2.(1).
S├╝leyman Uyar. (2019). Contemporary Approaches in Businesses. Ijopec Publication, Mar 15.
Thoha, Miftah.(2017). Ilmu administrasi publik kontemporer. Kencana, Jakarta.
Wibowo, Antonius PS, (2019). Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah. Penerbit Unika Atma Jaya, Jakarta.
YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, 75. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2014.
Laws and regulations
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Guarantee Fidusia
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Guarantee Pemberian Kredit.
Published
2020-06-27
How to Cite
Lestari, I. P., & Sale, M. (2020, June 27). The validity of the Decree of Members of the Regional House of Representatives (DPRD) as a Credit Guarantee for the Bank Jatim. YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 1(1), 71-84. Retrieved from http://yurisdiksi.org/index.php/yurisdiksi/article/view/67