Regulation of Banking Policies That Brings Implication for Criminal Act

  • Surti Yustianti Faculty of Law, Merdeka University Surabaya
  • Daniel Susilo Faculty of Law, Merdeka University Surabaya
  • Mohammad Roesli Faculty of Law, Merdeka University Surabaya
Keywords: policies, Bank Indonesia officials, Mistakes, Crime Responsibilities

Abstract

This research analyzes banking policy regulations that have implications for criminal acts. Decisions made by Bank Indonesia are in accordance with the authority and position pinned to Bank Indonesia officials. Policies made by Bank Indonesia can be appropriate or inappropriate with the principle of prudence and good faith. Bank Indonesia officials have authority related to their position. Bad ethics and inadvertent in making policies can cause state financial losses. As a result, the policy can be categorized as a criminal offense in banking sector. This is normative legal research. This study uses a legislative, conceptual, case and comparative approaches. Banking policies that have an impact on criminal acts can be seen from administrative, civil and criminal aspects related to the mistakes made by Bank Indonesia officials. If a Bank Indonesia official commits an error in implementing policy rules, criminal responsibility must be borne by the official.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abidin, A.Z., (1987). Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alummi, Bandung, Adji, Indriyanto, Seno, Korupsi Kejaksaan Aparatur Negara dan Hukum Pidana,
Arief, Barda Nawawi, (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya, Bandung.
, (2008). Kejahatan Hukum dan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Persada Muda Grup, Jakarta.
, (7 Desember 1990). Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejaahatan Ekonomi, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
, (2005). Pembaharuan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Campbell, Black Henry, Blacks’s Law Dictionaring,(1990). Sixth Edition, ST. Paul, Minn, West Publishing Co.
Dirdjosiswono, Soedjono,(1994). Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fachruddin, Irfan, (2004). Pengawasan Peradin Administrasi terhadap Tindak Pemerintah, Alumni, Bandung.
Friendman, Lawrence M., (1977). Law and Society. An Introduction Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall.
Hadjon, Philipus M.,(2000). Perlindungungan Hukum Bagi Rakyat, Peradapan.
, (28 Oktober 2008). Philipus M, Rencana Undang-undang Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Administrasi, Makalah Lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi. diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Usaha Negara, FH Unair, Surabaya,
Hart, H.L.A.,(1961). The Concept Of Law, oxford university press.
Hatrik, Hamzah.,( , 1995). Asas Pertanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada
Hamzah, Andi.,( , 1994). Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Islamy, M. Irfan.,( 2003). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Jaya, Nyoman Sarikat Putra,( 2010). Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang.
, Bahan Kuliah, (2010). Pembaharuan Hukum Pidana.
, (, 1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cetakan ke -3, Akasara Baru, Jakarta.
Koeswadji, Hermien Hadiati., Konsep dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Semiloka Bagian Hukum Pidana, FH Unair, Surabaya, 24 Agustus 2004.
, (, 2008). Kejahatan Hukum dan Hukum Pidana, , Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Persada Muda Grup, Jakarta.
Lubis, M. Solly.,( , 2007). Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung.
Mariam, Badrulzaman, D.,(1983). Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung.
Marzuki, Peter Machmud., (2007). Penelitian Hukum, Kencara Media Grup, Jakarta.
Moeljatno,( , 2002). Asas-asas Hukum Pidana, Reneka Cipta, Jakarta.
Muladi, dan Arief Barda Nawawi,( , 2010). Teori-teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
Muladi dan Dwidja Priyatno.,( 1999). Pertanggungjawaban Korparasi dalam Hukum Pidana.
Prodjodikoro, Wiryono.,(1990). Perbuatan Melawan Hukum, Sumur Bandung.
Richard, Prostner,(1977). Economic Analysis of Law Boston: Little, Brown and Company.
Ridwan, H.R,(2006). Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Robinson, Paul H.,(1993). Should The Criminal Law, Abandon the actus Reus-Mens Rea Distinction Dalam Stephen Shute, Oxford; Clarendon press.
Sahuri. L,(2003). Pertanggungjawaban dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Desertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
Saleh, Ayyub Abdul Hadi,(2003). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perbankan, Desertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
Saleh, K.Wantjik, (1997). Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalai Indonesia, Jakarta.
Saleh, Roeslan,(1983). Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
Sahuri. L,(2003) “Pertanggungjawaban Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
Soekanto, Soerjono,(2004). Faktor-faktor yang Mempengarungi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjadi, (1998). Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
Soesatyo, Bambang, (2010). Skandal Gila Bank Century, PT. Ufuk Publishing House, Jakarta.
Sudarto,(1986). Suatu Dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia, dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Bandung, Binacipta.
, (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian terhadap perbaharuan hukum pidana, Sinar Baru, Bandung.
Sunarto, (2005). Siswanto Hukum Pidana lingkungan Hidup dan Straregi PenyelesianSengketa, Rineka Cipta, Jakarta.
Tarliman, Djoko Daniel, (2008). “Lembaga Penjaminan Simpanan dalam Penyelesaian Bank Gagal di Indonesia”, Disertasi, Program Pasasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.
Published
2019-04-05
How to Cite
Yustianti, S., Susilo, D., & Roesli, M. (2019, April 5). Regulation of Banking Policies That Brings Implication for Criminal Act. YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 13(2), 117-129. Retrieved from http://yurisdiksi.org/index.php/yurisdiksi/article/view/37
Section
Articles