Improper Responsibility of Notary Candidates

  • RANDY ESA WIBOWO Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Airlangga
Keywords: Responsibilities, Notary Candidates, Internships

Abstract

This study uses normative juridical legal researchby examining laws and regulations. One of the requirements to be fulfilled by a Notary Candidate to be appointed as a Notary is to perform an apprenticeship for 24 (twenty four) months at the Notary's office, as referred to in Article 3 letter f UUJN. This research resulted in formulation of problem why Notary Candidate is required to conduct apprenticeship activities at Notary Office and Notary Candidate’s responsibility in improper apprenticeship activities at Notary's office. Notary candidates are required to conduct internship activities based on 2 (two) points in accordance with laws and regulations governing Notary Position and to improve the skills of Notary Candidates. Notary candidates who do not perform apprenticeship activities properly in Notary office cannot be sanctioned by the UUJN Because the UUJN only regulates the Notary Position. Instead, Notary recipient of an internship can be subject to criminal sanctions for counterfeiting a letter in accordance with article 55 paragraph (1) juncto Article 263 of the Criminal Code if it is later proven to issue an Internship Certificate as one of the requirements to be appointed as a Notary which is not in accordance with reality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Habib Adjie. (2007).Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet.IV,Refika Aditama, Bandung.

. (2008). Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung.

Hans Kelsen.(2006), Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nusamedia, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Soegondo Notodisoejo. (1993), Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soejono dan Abdurahman. (2003), Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Tan Thong Kie .(2007). Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. II, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

I Komang Suardana.(2014).Makna Akta Yang Dibuat oleh Calon Notaris Magang Pasal 16 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Krisdianto R.Maradesa.(2014). Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Lex Privatum. 2(3)

La Ode Munawir. (2015).Peran Staf Administrasi Kantor Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta. Portal Garuda Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. h. 15

Mokhamad Dafirul Fajar Rahman.(2014).Kewenangan, KewajibanNotaris dan Calon Notaris dalam Membuat Akta Autentik. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Rani Yuliani.(2018). Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. Jurnal Hukum Jatiswara. 33(2)
Roesli, M., Heri, A., & Rahayu, S. (2017). Authority of Land Procurement Committee In The Implementation of Compensation For Land Acquisition. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 10(2), 46–59.
Susilo, D., & Roesli, M. (2018). KONSEPSI KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945. MIMBAR YUSTITIA, 2(2), 159–172.
Shofy Nabila.(2015). Implikasi Yuridis Calon Notaris Magang yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Subhan Rolly Sahrial.(2014).Efektifitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Magang Guna Meningkatkan Kompetensi Calon Notaris (Studi Kota Batu). Portal Garuda Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Roesli, M., Heri, A., & Rahayu, S. (2017). Authority of Land Procurement Committee In The Implementation of Compensation For Land Acquisition. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 10(2), 46–59.
Susilo, D., & Roesli, M. (2018). KONSEPSI KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945. MIMBAR YUSTITIA, 2(2), 159–172.
Triyanto Setyo Prabowo.(2017).Tanggung Jawab Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. Jurnal Repertorium. 4 (2). 70-78

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Kode Etik Notaris.
Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magan
Published
2019-04-05
How to Cite
WIBOWO, R. (2019, April 5). Improper Responsibility of Notary Candidates. YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 13(2), 81-94. Retrieved from http://yurisdiksi.org/index.php/yurisdiksi/article/view/15
Section
Articles